Refly Harun Bongkar Fakta Borok Agus Yudhoyono, Ngeri-Ngeri Sedap

GenPI.co - Ahli hukum tata negara Refly Harun turut menyoroti munculnya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) dari ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dikutip dari kanal YouTube-nya, Jumat (5/3/2021), Refly awalnya menyinggung AHY dari sisi kepemimpinan Partai Demokrat. Menurutnya, AHY belum lama terjun di politik sebagai ketum partai dan masih baru menjadi kader.

BACA JUGA: IPW Bongkar Fakta Mengejutkan Kapolri Listyo Sigit, Bikin Jokowi

"Kelemahan yang ditampakkan oleh AHY adalah tentu saja dia tiba-tiba menjadi ketua umum tanpa proses inisiasi yang jelas," ujar Refly Harun.

Lebih lanjut, Refly juga mengkritisi sepak terjang AHY. Dia menerangkan bahwa AHY berhenti sebagai mayor di angkatan darat setelah itu langsung menjadi calon gubernur DKI tahun 2016.

“Kemudian gagal di 2017 setelah itu langsung diberikan jabatan sebagai tim pemenangan pemilu, tidak juga sukses rasanya, dan dalam kongres kemudian menjadi ketua umum partai," kata dia.

Refly menilai sepatutnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) partai politik harus memberikan kriteria terhadap calon-calon ketua umum.

“Misalnya berapa lama menjadi anggota, struktur apa saja yang harus dilalui untuk menjadi ketua umum dan sebagainya," jelas Refly Harun.

Tidak hanya itu, dia juga menerangkan bahwa biasanya AD-ART akan diubah sebelum pemilihan ketua umum partai politik.

"Karena mereka akan mengubah pastinya AD-ART partai untuk memungkinkan misalnya Moeldoko maju sebagai calon," imbuh Refly.

Sedangkan kelemahan dari GPK-PD yang disebut mencoba untuk mengganti AHY, Refly Harun menyayangkan para calon pengganti AHY juga tidak ada bedanya.

BACA JUGA: Foto Rocky Gerung Diduga Pegang Miras, Eks Anak Buah SBY Beber.

Sebab, pemilihan tersebut akan terjadi secara instan begitu saja, tanpa melalui proses partai yang seharusnya.

"Tidak memberikan kontribusi untuk partai apa-apa tiba-tiba didapuk menjadi ketua umum. Ini yang menurut saya membuat partai politik itu hanya menjadi kendaraan para elite saja," tutur dia.(*)