GenPI.co - Politikus PDIP Gembong Warsono, mengatakan sejak awal program rumah DP 0 rupiah yang diluncurkan Gubernur Anies Baswedan sudah bermasalah.
Maka dirinya tak mengejutkan jika saat ini malah tersangkut masalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BACA JUGA: KPK Tetapkan Anak Buah Anies Tersangka Kasus Rumah DP 0 Persen
"Dari awal memang bermasalah dan sulit direalisasikan," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini, Senin (8/3).
Gembong mengatakan anggota dewan di Kebon Sirih akan mempercayai semua proses hukum dugaan korupsi penaikan harga (mark up) pembelian lahan rumah tanpa DP yang melibatkan Direktur Utama (Dirut) Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.
"Kan sekarang dalam proses hukum (Yoory), ya kami serahkan dalam proses hukumnya," tutur anggota Komisi A DPRD DKI itu.
Gembong menjelaskan, PDIP sejak awal menyatakan kalau Program DP 0 Rupiah ini bakal sulit direalisasikan di lahan Ibu Kota Jakarta karena dalam proyek itu banyak segudang aturan yang harus dilaksanakan Pemda DKI.
"DP 0 Rupiah ini bukan kebijakan tunggal. Bukan kebijakan gubernur saja tapi ada yang lain. Perbankan misalnya. Sekarang persoalan itu nyerempet ke persoalan hukum atas pembelian lahannya, ya kami patuh dan taat proses hukum saja," tuturnya.
Loyalis Megawati itu Gubernur Anies wajib melakukan evaluasi secara menyeluruh karena program itu tak mudah dihentikan, lantaran masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus dikerjakan.
BACA JUGA: Mengejutkan, Polisi Akan Hentikan Penyidikan Kasus Penembakan FPI
"Kalau ada kasus ini, pasti DKI melakukan evaluasi secara detail. Apa yang menjadi masalah. Ini menjadi bahan evaluasi mendalam DP 0 Rupian," ucap Gembong Warsono. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News