GenPI.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memberikan penegasan dan penjelasan bahwa Istana sama sekali tidak terlibat terkait kisruh yang terjadi di Partai Demokrat.
Hal tersebut diungkap Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun terkait manuver Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum versi kongres luar biasa (KLB).
BACA JUGA: Loyalis AHY Lontarkan sindiran, Borok Darmizal pun Tersingkap
“Caranya adalah dengan memerintahkan Moeldoko untuk melepaskan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan tetap di KSP," kata dia dalam diskusi via zoom, Kamis (11/3).
Jika Moeldoko kukuh ingin tetap menduduki posisi sebagai ketua umum partai, maka Jokowi harus memberhentikannya dari jabatan di pemerintahan.
Refly Harun berpandangan, rangkap jabatan sebenarnya hal yang lumrah. Seba ada menteri di kabinet yang juga menjadi ketua umum partai.
Namun dalam konteks ini, bukan perkara rangkap jabatan yang jadi soal. Melainkan mengenai keterlibatan istana dalam kisruh Demokrat.
BACA JUGA: BKH Benar, Polisi Memang Mendatangi Kader Demokrat! Tapi…
Menurut Refly, pihak istana perlu memberikan penjelasan dan pembuktian jika memang sama sekali tidak terlibat terkait kisruh di tubuh Demokrat.
"Jadi pertanyaannya apakah istana mengetahui dari awal gonjang-ganjing ini dan melakukan pembiaran? Kalau iya itu tidak baik," jelas dia.
Lagi pula, Moeldoko juga telah menegaskan di waktu lalu supaya tidak melibatkan Presiden Jokowi dalam masalah tersebut.
Masalahnya, jabatan KSP itu tetap melekat pada diri mantan panglima TNI itu.
“Etika politik dan etika pejabat publik harus tetap dijaga,” Refly Harun.(ANT)
BACA JUGA: Tragis, Amien Rais Diibaratkan Seperti Petinju yang Babak Belur
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News