GenPI.co - Isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjabat tiga periode kembali menyeruak di tengah kisruh kudeta Partai Demokrat.
Pasalnya, jika Partai Demokrat versi Moeldoko disahkan, tiket jabatan tiga periode untuk Jokowi bukan kaleng-kaleng.
BACA JUGA: Manuver Maut Nazaruddin Bisa Bikin Cikeas Ampun-ampunan
Jalan tersebut, bakal membuat Istana punya kekuatan besar di parlemen untuk bersama-sama mengubah amandemen UUD 1945.
Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar mengingkatkan publik agar berhati-hati dalam melihat persoalan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD).
Dalam Webinar P3S dengan tema "Jabatan Presiden 3 Periode: Konstitusional atau Inkonstitusional?", Zainal Arifin menduga bahwa peristiwa itu merupakan indikasi dari upaya Istana untuk mewujudkan wacana periodisasi presiden tiga periode.
"Hati-hati saja melihat apakah peristiwa PD bisa dikaitkan dengan wacana itu. Saya tidak sedang berasumsi, tapi ada baiknya kita berhati-hati," ungkap Zainal Arifin, Kamis (11/3).
BACA JUGA: Nggak Percaya, 4 Zodiak Ini Sangat Beruntung Banget Sampai April
Zainal Arifin blak-blakan menilai bahwa politikus memang penuh dengan trik dan jarang sekali memperhitungkan hal-hal yang baik.
"Mereka biasanya hanya memperhitungkan soal kekuasaannya saja," jelasnya.
Akademisi UGM itu pun memaparkan beberapa ide tandingan jika wacana periodesasi jabatan presiden tiga periode ini memang benar-benar tak bisa dihentikan.
Pertama, tiga periode diizinkan, tapi tidak boleh ada petahana, seperti di Amerika Latin.
"Boleh tiga periode, tapi harus diselingi. Dia harus turun dulu, baru mencalonkan diri kembali," ujar Zainal Arifin.
Kedua, mengubah jabatan presiden menjadi satu periode yang panjang, tapi tak boleh dipilih kembali.
Ketiga, diizinkan ada tiga periode, tapi tidak boleh diberlakukan sekarang.
"Jadi, perubahan konstitusi itu tak bisa langsung berlaku sekarang. Ini untuk menghalangi gejala otoritarianisme yang ingin kembali bangkit," kata Zainal Arifin.
Sementara itu, pengamat politik Agus Triyono mengatakan kemungkinan Jokowi melaju tiga periode sangat bisa terwujud.
Pasalnya, setiap partai politik tentu memiliki agenda agar kader-kadernya tetap berada di lingkaran kekuasaan.
"Akan tetapi, jika tetap kukuh, hasilnya adalah iklim demokrasi yang tidak sehat lagi," ujar Agus Triyono kepada GenPI.co pada Jumat (12/3).
Selain itu, efeknya juga akan terasa saat pemerintahan tiga periode itu berjalan.
Setiap pejabat di dalamnya akan berlomba untuk mempertahankan kekuasaannya dan mengambil posisi strategis.
"Sekaligus mempersiapkan diri pada periode berikutnya," katanya.
Hasilnya, para pejabat mungkin akan lebih fokus kepada cara meraih kekuasaan dibanding melakukan kerja-kerja yang berguna bagi rakyat.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News