GenPI.co - Jhoni Allen Marbun menyampaikan pandangannya terkait konflik internal partainya dengan pengandaian koloni lebah penghasil madu.
Menurut Sekretaris Jenderal Demokrat kubu Moeldoko itu, madu tersebut dibuat dengan susah payah oleh semua lebah dari Sabang sampai Merauke.
BACA JUGA: Mahfud Sebut Happy-happy, Gatot Nurmantyo Lantas Komentar Begini
Namun, ada beberapa kelompok lebah saja yang menikmati seluruh madu hasil kerja keras seluruh koloni itu.
“Kasihan lebah-lebah yang sudah bekerja keras. Itu persoalan utamanya dan itu dirancang dalam sebuah aturan main tertinggi, yaitu AD/ART partai,” katanya dalam diskusi dari di kanal YouTube tvOneNews, Selasa (16/3).
Jhoni mengatakan bahwa dalam Pasal 17 AD/ART PD, disebutkan kewenangan Majelis Tinggi adalah mengangkat dan memberhentikan Mahkamah Partai.
Padahal, itu bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik Pasal 32.
“Lalu, Mahkamah Partai itu bukan final, tapi rekomendasi saja kepada ketua umum. Selain itu, ketua umum mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengurus Pusat (DPP). Kok, bukan ketua DPP?” ujarnya.
Politikus itu menilai bahwa semua ayat dan pasal dalam AD/ART PD hasil Kongres 2020 menabrak UUD 1945 dan UU Partai Politik.
“Betul, AD/ART, Majelis Tinggi SBY, dan Ketua AHY, semua itu posisinya bertentangan dengan undang-undang. Madu itu hanya dikuasai dua orang saja,” tegasnya.
BACA JUGA: Pesan Marzuki Alie ke Kader Demokrat Sungguh Menghujam Nurani
Jhoni mengungkapkan bahwa terjadi pemerasan dari hasil kerja keras para kader PD yang dilakukan oleh Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Bayangkan, uang iuran anggota fraksi PD tingkat provinsi ditarik ke DPP. Lalu, pilkada yang tadinya kewenangan daerah, ditarik ke DPP,” ungkapnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News