GenPI.co - Kebohongan Kubu AHY dibongkar pengacara kubu Moeldoko, Petrus Bala Pattyona. Nama Susilo Bambang Yudhoyonp (SBY) ikut dikuliti habis.
“Pokoknya saya kasih clue-nya saja ,”ujar Petrus Bala Pattyona. Petrus mengungkapkan bahwa berdasarkan penjelasan kubu kliennya, ada banyak keterangan palsu.
BACA JUGA: Zodiak Paling Santuy, Rezekinya Malah Ngebut Terus
Petrus mengatakan, kliennya mengatakan banyak hal yang tercantum dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat hasil Kongres 2020 yang bertentangan dengan UU Partai Politik.
Salah satunya, ketua DPC atau DPD ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi yang kini dijabat SBY. Padahal, kata Petrus, dalam organisasi partai politik yang sehat dan demokratis, ketua DPC seharusnya dipilih berdasarkan rapat anggota atau melalui Musyawarah Daerah untuk pemilihan Ketua DPD.
"Dalam Anggaran Dasar itu, semua ketetapan oleh majelis tinggi. Majelis tinggi itu pak SBY," ujarnya. Berkas hasil Kongres Demokrat pada 2020 yang diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) juga disebut bermasalah.
BACA JUGA: Weton Kelahiran Minggu Ternyata Bikin Melongo, Banyak Wow-nya
Salah satu yang dianggap palsu oleh Jhoni Allen dan kawan-kawan adalah Anggaran Dasar Partai Demokrat hasil Kongres tahun 2020.
Anggaran dasar itu menyebutkan jika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat
Padahal, dalam akta pendirian partai yang dibuat Notaris Aswendi Kamuli pada 9 September 2001, nama Presiden ke-6 RI tidak termasuk 99 orang pendiri partai.
BACA JUGA: 4 Weton Banjir Hoki, Hidupnya Penuh Keberuntungan Tingkat Dewa
“Di dalam akta 9 September 2001 yang dibuat Notaris Aswendi itu tercatat semua 99 pendiri itu. Maaf-maaf saja tidak ada Pak SBY. Ini benar-benar suatu kebohongan,” kata Petrus dalam keterangannya, Rabu (17/3/2021).
Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang, Sumatera Utara ini juga menyoroti susunan pengurus Demokrat versi Kongres 2020. Dalam Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Partai
BACA JUGA: Pekan Keberkahan 4 Zodiak, Hokinya Lagi Gas Pol!
Demokrat, SBY didapuk sebagai Ketua Majelis Tinggi dan AHY, yang merupakan putra sulungnya, menjabat sebagai ketua umum.
“Pokoknya mereka-mereka saja begitu, yang lainnya nggak ada. Jadi dari segi UU-nya juga bertentangan,” kata Petrus.
Itulah sebabnya timbul gejolak. Puncaknya adalah KLB di Sibolangit. “Jadi begitulah penjelasan Pak Jhoni Allen kepada saya seperti itu,” tambahnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News