GenPI.co - Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron tidak mau memberikan respon terkait pengembalian berkas KLB oleh Kemenkum HAM.
“Silakan tanya ke Kemenkum HAM,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (22/3/2021) kemarin.
BACA JUGA: Polda Metro Jaya Makin Galak, Munarman FPI Bisa Panas Dingin
Selain itu dia juga enggan menanggapi tentang tudingan aset Partai Demokrat menggunakan uang partai dengan sertifikat pribadi.
“Saya kira kita tidak perlu beragumentasi jauh kepada hal-hal yang tidak substantive. Beragumentasilah kepada hal yang sedang dihadapi,” tegasnya.
Herman menambahkan, Indonesia merupakan negara hukum, oleh sebab itu dia meminta untuk meletakkannya dan percaya terhadap ranah hukum.
“Janganlah kaitkan dengan personal kepada aset dan segala macam. Itu merupakan tata aturan internal yang sudah dijalankan oleh dewan pimpinan pusat dan tentu argumentasi yang tidak substantive,” terang dia.
BACA JUGA: Saksi Ahli Pidana Bongkar Kebakaran Gedung Kejagung, Faktanya Duh
Herman juga mengungkapkan saat ini pihaknya tengah fokus pada sah atau tidaknya secara hukum.
“Karena itu, kami juga mempersiapkan pranata hukum untuk bisa mencermati dan terus membentengi agar mereka tidak melakukan hal-hal di luar jalur hukum,” tutur dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News