GenPI.co - Seorang pengamat top memberikan sebuah nyanyian nyaring kepada pemerintahan, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus melihatnya.
Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan ada perlakuan tidak adil aparat pemerintah dalam hal penegakan hukum.
BACA JUGA: Mendadak Tim AHY Desak Kubu KLB Minta Maaf ke Jokowi dan Rakyat
Ujang juga menyinggung soal kasus hukum Syahganda Nainggolan yang baru saja dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di sidang PN Depok, Kamis (1/4).
“Faktanya, pihak yang mengkritik bisa dikerjai dan dikriminalisasi," buka Ujang kepada GenPI.co, Minggu (4/4).
"Di saat yang sama, mereka-mereka yang kritis di medsos diberangus dengan UU,” tambahnya.
Syahganda Nainggolan dinilai menyebarkan kabar bohong atau hoax yang menyebabkan keonaran terkait aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus law Cipta Kerja.
Dosen Universitas Al Azhar itu juga mengatakan kebebasan berpendapat di media sosial saat ini dikuasai oleh para pendengung.
“Jadi buzzer punya peran besar dalam menjaga dan melindungi bos-bosnya," tuturnya menjelaskan.
"Mereka juga untuk mengcounter berita-berita dari lawan politiknya,” paparnya.
BACA JUGA: Teriakan Maut PKPI Panas Sekali, Jokowi Bisa Kebakaran Jenggot
Ujang Komarudin memandang wajah hukum Indonesia sekarang ini masih jauh dari rasa keadilan.
“Mereka yang di lingkaran istana dilindungi. Namun, kita tetap harus optimis, semoga ke depan wajah hukum tidak bopeng, bisa berpihak pada keadilan dan kebenaran,” kata Ujang.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News