GenPI.co - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mendadak mengaku diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membeberkan mengenai proses pengambilalihan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita.
"Saya dapat perintah dari Pak Jokowi untuk menyampaikan berkaitan dengan TMII agar tidak simpang siur," tegas Moeldoko dalam Konferensi Pers, Jumat (9/4).
BACA JUGA: Survei Tolak Pembubaran FPI Bikin Kaget, Pendukung Anies Solid
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 yang menyatakan pengelolaan TMII diambil alih oleh pemerintah dari Yayasan Harapan Kita.
Dalam ketentuannya, Sekretaris Negara (Setneg) memberikan waktu masa transisi selama kurang lebih tiga bulan kepada pihak Yayasan Harapan Kita untuk menyerahkan berbagai laporan terkait pengelolaan TMII selama ini.
Mensesneg Pratikno yang mengungkap penerbitan Perpres 19/2021. Menurut Pratikno, pengelolaan TMII bisa dilakukan oleh BUMN bidang pariwisata.
Sementara itu, Kepala KSP Moeldoko membeberkan, bahwa TMII selalu mencatatkan kerugian mencapai Rp40 miliar-Rp50 miliar per tahun selama ini.
BACA JUGA: Pakar Terorisme Ungkap Siasat Jahat, Munarman Eks FPI Jadi Target
Hal ini yang akhirnya menjadi salah satu faktor pengelolaan TMII diambil alih dari Yayasan Harapan Kita.
"Dan pastinya tidak berkontribusi pada negara," tegas Moeldoko.
Moeldoko menjelaskan, bahwa pemerintah akan menggandeng Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penilaian terhadap TMII.
"Ada hal yang direkomendasikan. Pertama perlu dikelola swasta, kedua kerja sama pemerintah, dan ketiga dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU)," jelas Moeldoko.
Oleh sebab itu, dari berbagai pertimbangan itu, ada tim transisi yang menyiapkan pengelolaan TMII ke depan.
"Perbaikan itu saat ini sudah disiapkan tim transisi. Tiga bulan untuk siapkan ke depannya dikelola seperti apa," ungkap Moeldoko.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News