GenPI.co - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ternyata pernah bertitah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya, saat ini titah Megawati itu diwujudkan oleh Jokowi.
Hal tersebut terkait rencana Presiden Jokowi melebur Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan memperkuat keberadaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
BACA JUGA: Mendadak Puan Maharani Protes Keras Jokowi, Ali Ngabalin Ikut...
"BRIN makin menjadi sebuah infrastruktur yang sangat penting bagi percepatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu," jelas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/4).
Menurut Hasto, Megawati Soekarnoputri sudah menekankan urgensi Badan Riset sejak mencalonkan Jokowi sebagai Presiden.
"Ibu Mega menegaskan perlu empat hal. Yaitu meneliti tentang ilmu pengetahuan teknologi berkaitan dengan manusianya, berkaitan floranya, berkaitan fauna, dan berkaitan dengan perkembangan teknologi itu sendiri," jelas Hasto.
Hasto membeberkan, Badan Riset akan menjadi penopang agar Indonesia berdikari. Soal nasib kekosongan jabatan dengan adanya peleburan dua kementerian itu, Hasto meminta semua pihak tidak bicara soal bagi-bagi jabatan.
BACA JUGA: Reshuffle Kabinet, Jokowi Bertemu Megawati, Menteri Ini Pamit
"Untuk bangsa dan negara jangan bicara jabatan kosong atau tambah. Bicara mana yang lebih mendorong bangsa ini memiliki sebuah tata pemerintahan yang memastikan jalan bagi masa depan," ungkap Hasto.
Sebelumnya, dalam salinan surat nomor R-14/Pres/03/2021 tertanggal 30 Maret 2021, Presiden Jokowi meminta pertimbangan DPR soal pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 48 UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Dalam pelaksanaannya, BRIN akan dilepaskan dari Kemenristek, sehingga lembaga ini akan menjadi badan otonom sendiri yang berada langsung di bawah presiden.
Oleh sebab itu, sebagian besar tugas dan fungsi Kemenristek akan dilaksanakan Badan Riset, pemerintah berpandangan perlu untuk menggabungkan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud. Saat ini, DPR sudah menyetujui penggabungan ini.
Akibat adanya peleburan Kemenristek dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud).
Menristek Bambang Brodjonegoro langsung pamit dan mengamini rencana perubahan posisi kementerian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia juga tak menampik hadirnya Kementerian Investasi di Kabinet Jokowi yang baru nanti.
"Hari ini mungkin kunjungan terakhir saya ke daerah sebagai Menristek," ungkap Bambang Brodjonegoro saat melakukan kunker di Unhas Makassar.
Dia terlihat serius. Dan ucapannya terasa sangat masuk akal. Maklum, hasil sidang Paripurna DPR ikut menyetujui adanya perubahan nomenklatur peleburan Kemenristek dengan Kemendikbud.
DPR juga ikut menyetujui pembentukan Kementerian Investasi. Dengan fakta tadi, Bambang pun pamitan.
"Jadi akhirnya enggak ada lagi Kemenristek. Enggak ada lagi kunjungan daerah dari Menristek ke manapun," pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi.
PDIP sebagai partai pendukung pemerintah menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet kepada Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela acara 'Gowes Bareng PDIP dengan Wartawan' di Jakarta, Sabtu (10/4).
"PDIP oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," jelas Hasto Kristiyanto.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News