GenPI.co - Akademisi ilmu pemerintahan Rochendi mengatakan bahwa ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh para petinggi dan kader Partai Demokrat (PD) usai konflik internal yang melanda.
Menurut Rochendi, para petinggi dan kader PD harus mulai mempersiapkan diri dalam melakukan perbaikan di internal partainya.
BACA JUGA: SBY Dipagari Loyalis Kuat, Kubu Moeldoko Cuma Bisa Geregetan
“Kader PD harus memperbaiki diri lagi dan mereka harus introspeksi. Masak kemarin hanya karena konflik internal partai, lalu mendaftarkan merek partainya sebagai HAKI?” katanya kepada GenPi.co.
Rochendi menilai bahwa langkah Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mendaftarkan PD sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas nama pribadi itu berlebihan.
“Itu jauh sekali. Para pengurus partai politik tidak ada yang sampai mendaftarkan partainya sebagai HAKI hanya karena ada konflik internal begitu,” ujarnya.
BACA JUGA: Salah Kaprah Karena Tak Baca Aturan, Siasat SBY Akan Gagal Total
Pengajar di Universitas Sutomo, Serang, itu mengaku tak habis pikir dengan langkah yang diambil oleh SBY sebagai respons terhadap badai konflik yang menyerang PD.
“Kalau diibaratkan sebagai permasalahan keluarga, lalu keluarga kita dipatenkan itu bagaimana?’ ungkapnya.
Untuk menjelaskan seberapa fatal masalah PD, Rochendi mencoba untuk menganalogikannya seperti masalah dalam membangun rumah tangga.
“Orangtua kita menikah dengan akad nikah dan sudah tertera dalam surat atau buku nikah. Buku nikah itu bisa diibaratkan seperti AD/ART partai politik,” tuturnya.
Rochendi memaparkan bahwa AD/ART partai politik itu tidak bisa diganggu gugat kecuali lewat internal partai.
“Artinya, siapa pun orang di dalam partai sah-sah saja untuk melakukan kudeta. Itu namanya dinamika dalam sebuah partai politik. Itu tidak bisa dianggap tabu, sebab di situlah letak pertarungannya,” paparnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News