GenPI.co 
Sebaiknya, diakui Sofyano, otoritas dapat memeriksa struktur pembentuk harga tiket pesawat. Berapa sebenarnya Harga Pokok Produksi (HPP) yang membentuknya dan berapa margin yang diambil Garuda Indonesia.
Dengan mengetahui HPP ini, maka akan dapat diketahui dengan tepat pos pembiayaan yang membentuk atau membebani harga tiket pesawat. Misalnya biaya perbaikan dan perawatan, biaya sewa pesawat, biaya asuransi, handling fee bandara, dan lain-lain.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan melihat dari urutan dan kontribusinya, komponen tersebut adalah biaya leasing pesawat, biaya maintenance, repair dan overhaul, biaya avtur (Bahan Bakar), biaya SDM, dan biaya asuransi.
“Untuk biaya leasing pesawat menjadi kontibusi utama dalam biaya operasional karena sebagian besar pesawat yang beroperasi di Indonesia adalah pesawat sewa, bukan milik sendiri. Sebagai contoh maskapai nasional Garuda Indonesia, dari 202 unit pesawat yang dioperasikan, 180 unit merupakan pesawat sewa, dan yang dimiliki oleh Garuda Indonesia hanya berjumlah 22 unit. Dengan jumlah yang sangat banyak ini, biaya leasing pesawat menjadi sangat besar,” ujar Mamit.
Mungkinkah Ada Permainan kartel?
Tingginya harga tiket pesawat ke sejumlah rute domestic membuat sejumlah pihak berspekulasi bahwa terdapat permainan kartel dari pihak maskapai. Dua maskapai penerbangan RI, Garuda Indonesia dan Lion Air Group dinilai melakukan praktik duopoli dan kartel karena menguasai pasar di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan, bahwa dugaan tersebut perlu diselidiki lebih lanjut, karena belum ada bukti yang cukup. Dan hal tersebut merupakan ranah dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Wakil Ketua Harian YLKI Sudaryatmo.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
