GenPI.co 
Oleh sebab itu, terkait kasus dugaan kebocoran data itu, Komisi IX akan memanggil BPJS Kesehatan untuk dimintai keterangan.
"Apalagi yang terakhir itu tiba-tiba Menteri Sosial mengatakan ada 25 juta data yang tidak sesuai," jelas Saleh Daulay.
Politikus PAN itu pun memikirkan solusi penanganan masalah tersebut. Pasalnya, ada 25 juta data yang berkaitan dengan penerimaan bantuan sosial.
"Kalau dari segi bantuan ditarik lagi itu tidak mungkin, sedangkan sekarang katanya data lagi ditidurkan, terus kapan dibangunkan lagi?" ungkap Saleh Daulay.
Ketua DPP PAN itu mengatakan akan mengupayakan untuk menindaklanjuti masalah tersebut.
"Kami mengupayakan bagaimana ini akan diusut," jelasnya.
Seperti diketahui, Menteri Sosial Tri Rismaharini berkunjung ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos).
Risma menyebutkan 21 juta data ganda tersebut sudah dinonaktifkan oleh Kemensos agar dapat menampung lebih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bansos di seluruh wilayah Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.webp)
