GenPI.co 
GenPI.co - Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar mengkritik kebijakan pemerintah yang hendak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sekolah swasta.
Melalui akun Twitter miliknya @musniumar, Musni Umar mengatakan pengenaan pajak di sektor pendidikan terlebih untuk sekolah swasta merupakan bentuk ketidakadilan.
"Penjelasan Menkeu sekolah akan tetap dipajaki. Yang buat prihatin, hanya sekolah swasta yang akan dipajaki. Ini tidak adil," tulis Musni Umar melalui akun Twitter miliknya @musniumar, Rabu (23/6/21).
BACA JUGA: Rencana Pajak PPN Sekolah Dinilai Kontraprodukdif Saat Pandemi
Lebih lanjut, kata Musni Umar, seharusnya sekolah negeri lah yang dikenakan pajak oleh pemerintah, bukan sekolah swasta.
Pasalnya, sekolah negeri mendapatkan banyak fasilitas dari negara. Tak sedikit juga anak orang kaya masuk sekolah negeri.
BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Capai Rp 219,3 Triliun
"Seharusnya yang dipajaki sekolah negeri. Dapat fasilitas negara, yang sekolah negeri banyak anak kaya yang lolos seleksi," tulisnya.
Sementara, sekolah swasta justru kebanyakan diisi oleh rakyat jelata yang tak bisa bersaing lolos seleksi sekolah negeri seperti pesantren.
BACA JUGA: DPR Beri Jawaban Telak ke Sri Mulyani, Begini Katanya
"Anak rakyat jelata tidak bisa bersaing umumnya seperti pesantren dan swasta," tukasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
