GenPI.co 
GenPI.co - Pakar kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat menilai PPKM Darurat Jawa-Bali tidak akan efektif meredam lonjakan covid-19, jika tida maksimalkan tiga instrumen kekuasaan.
ketiga instrumen itu adalah instrumen law enforcement, instrumen keuangan dan instrumen leadership.
"PPKM Darurat sudah berjalan empat hari sejak 3 Juli, namun belum mampu menghentikan laju kematian dan laju kasus aktif Covid-19," ujarnya di Jakarta, Selasa (6/7).
BACA JUGA: Instruksi Luhut Pandjaitan Top, Kabareskrim Langsung Bergerak
Pertama, pendiri Narasi Institute itu merasakan PPKM Darurat Jawa Bali kurang disertai dengan instrumen penegakan hukum (law enforcement) dibandingkan PSBB lalu.
Akibatnya, di lapangan banyak perusahaan non esensial dan non kritikal yang tidak mematuhi aturan PPKM. Mereka masih memaksa karyawan masuk ke kantor.
BACA JUGA: Perintah Tegas Yaqut Disidak Jokowi, 2 Hari Wajib Selesai
“Mereka tidak dihukum tegas. Karyawan mereka bisa lolos dari pos penyekatan PPKM darurat karena aparat keamanan tidak bisa membendung mereka yang penuh datang ke kantor, urainya.
ANH, sapaan akrabnya, melihat lemahnya law enforcement dalam PPKM darurat terjadi karena tidak dilibatkannya Menkopolhukam Mahfud MD dan jajarannya dalam gugus tugas PPKM Darurat.
"Penunjukan Pak Luhut, Menko Marves, adalah penunjukan yang tidak dilandasi perencanaan matang. Akibatnya ada yang miss calculation terkait law enforcement,” ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
