GenPI.co 
GenPI.co - Akademisi Politik Philipus Ngorang memberikan pendapatnya terkait surat dari Serikat Bersama Garuda Bersatu (Sekber) yang berisi permintaan tolong kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Dalam surat tertanggal 12 Juli 2021 itu, Sekber mengatakan bahwa kondisi flag carrier Garuda Indonesia berada diambang kebangkrutan.
Menurut Philipus Ngorang, hal tersebut turut dipengaruhi oleh sistem penggajian di BUMN yang terlalu timpang antara jajaran petinggi dengan karyawan biasa.
BACA JUGA: Jika Kehilangan Indra Penciuman, Geprek Bawang Putih...
Oleh karena itu, Philipus Ngorang menyarankan untuk melakukan peninjauan ulang sistem penggajian di BUMN.
"Ada fenomena umum bahwa gaji direktur BUMN itu besar-besar semua. Angkanya bisa lebih dari ratusan juta rupiah dan itu besar sekali," jelas Philipus Ngorang kepada GenPI.co, Minggu (18/7).
BACA JUGA: Pakar Hukum: Sebenarnya Kelas Jokowi Itu Adalah Wali Kota...
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu menyadari bahwa memang ada yang dinamakan risiko pekerjaan yang menyebabkan gaji seseorang menjadi tinggi.
"Namun, gaji sejumlah itu untuk jajaran direksi sangat besar dan bisa jadi itu menjadi salah satu faktor kebangkrutan suatu perusahaan," ungkapnya.
BACA JUGA: Geprek Bawang Putih Campur Madu, Siap Goyang Sampai Subuh
Philipus Ngorang menilai bahwa PT Garuda Indonesia memiliki beban operasional yang cukup besar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
.jpeg "Orang Kuat - JPNN.com")