GenPI.co 
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) saat ini sedang menyelidiki dugaan data nasabah PT Asuransi BRI Life bocor.
"Sedang kami investigasi," kata juru bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi, kepada ANTARA.
Data tersebut berisi kartu identitas, kartu keluarga, nomor wajib pajak, foto buku tabungan, akta lahir, akta kematian, surat perjanjian, bukti transfer, bukti keuangan dan surat keterangan kondisi kesehatan.
BACA JUGA: Eks Teller Bank Sukses Jadi Agen BRILink, Penghasilan Rp 15 Juta
Cuitan tersebut juga memuat foto sampel KTP dan surat keterangan dari klinik dan laboratorium kesehatan.
Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri sedang menyelidiki kasus dugaan kebocoran data nasabah dari PT Asuransi BRI Life yang diperjualbelikan secara daring.
BACA JUGA: Pembobolan Dana Nasabah Bank BNI 46, Kerugian Capai Rp58 Miliar
Praktisi yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Shinta Ayu Purnamawati megatakan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap data pribadi konsumen harus segera dibuat.
Menurut dia hingga saat ini UU Perlindungan Data Pribadi masih berupa rancangan. Padahal, UU ini penting. Perlindungan terhadap data pribadi warga negara Indonesia masih tergolong lemah.
BACA JUGA: Bank Jago Masih Rugi, Sebegini Angkanya
Hal ini terbukti pada rangkaian kebocoran data yang terjadi di beberapa perusahaan besar dan kasus terbaru adalah dugaan kebocoran data 279 juta data WNI di database Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (ANT)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
