GenPI.co 
"@jokowi pun tak perlu minta persetujuan @DPR_RI untuk menetapkan kebijakan PSBB, PPKM atau istilah lain. Keterlibatan DPR adalah soal persetujuan anggaran dan mengawasi kebijakan," kata Ferdinand
Untuk itu, Ferdinand menilai apa yang disampaikan Effendi Simbolon cenderung berlebihan.
"Menuduh pemerintah tidak patuh konstitusi dan menyatakan Indonesia menuju jebakan pandemi adalah pendapat tak berdasar.
BACA JUGA: Staf Khusus Mensesneg Faldo Sebut Semua Negara Belum Bebas Covid
Justru @jokowi melaksanakan konstitusi dan membuat kebijakan yang berimbang dengan segala kajian ekonomis, politis, sosial agar negara tidak terganggu dan tetap stabil," ungkapnya.
Pria yang pernah memimpin Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) itu menegaskan, apa yang disampaikan Efendi Simbolon.
BACA JUGA: Nakes Denpasar Bakal Dapat Vaksinasi ke-3, Gunakan Vaksin Moderna
"Efendi Simbolon yang sesunguhnya lebih pas disebut tuduhan salah landasan berpikir adalah hal yang wajar meski tak patut. Yang rakyat harus paham bahwa kebijakan @jokowi justru berdasar konstitusi dan menjalankan UU dengan kebijakan yang berimbang bagi rakyat dan negara," tutupnya. (*)
Video heboh hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
