Rawan Dikorupsi, Dana Otsus Diminta Kembali ke Pemprov Papua

GenPI.co - Pengamat politik Zaki Mubarak menyebut dana Dana Otonomi Khusus alias dana otsus Papua dinilai tidak termanfaatkan secara optimal.

"Soal Otsus itu persoalannya adalah dananya besar tapi akuntabilitasnya rendah," ujar Zaki kepada GenPI.co, Rabu (6/10).

Menurutnya, pemerintah tidak melakukan monitoring dan pengawasan yang memadai sehingga dana otsus tidak termanfaatkan secara optimal. 

BACA JUGA:  Tokoh Adat dan Agamawan Sosialisi Otsus Papua, Redam Konflik

Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menyebut dana tersebut banyak beredar di kalangan elite Papua. 

"Jadi, pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab karena gagal mengawal," tegasnya.

BACA JUGA:  Pro Kontra Otsus Papua, Puan: Agar Lebih Tepat Sasaran

Saat ini, dana Otsus sendiri jumlahnya naik, tapi memunculkan protes dar Pemprov Papua karena pengelolaannya dipegang sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

"Ada kewenangan pengelolaan dana yang dicabut, ini yang membuat mereka marah," tuturnya.

BACA JUGA:  Raker Pansus DPR Terkait RUU Otsus Papua Digelar Konsinyering

Menurut Zaki, muncul kesan bahwa pemerintah pusat sengaja mempersulit dengan menahan-nahan dana Otsus. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News