GenPI.co 
GenPI.co - Spesialis Pendidikan UNICEF Indonesia Suhaeni Kudus mengatakan bahwa data pemerintah terkait jumlah anak tak sekolah (ATS) masih belum lengkap.
Suhaeni menyayangkan fakta tersebut. Sebab, data yang belum lengkap bisa menghambat pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
“Kami pun mencoba mendorong partisipasi masyarakat lewat program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM),” ujarnya dalam webinar “Pendidikan Berkeadilan melalui Penanganan Anak Tidak Sekolah”, Senin (8/11).
BACA JUGA: 6 Cara Ampuh Orang Tua Membujuk Anak agar Mau Sekolah
Menurut Suhaeni, SIPBM dapat melengkapi data pendidikan dalam rangka mempercepat pencapaian program Wajib Belajar 12 Tahun yang diusung oleh pemerintah.
SIPBM dapat menyediakan informasi terkait ATS secara individual sebagai basis data untuk mengidentifikasi status pendidikan mereka.
BACA JUGA: Jerawatan Saat Sekolah, Catherine Jadi Dokter Kini Buka Klinik
“Termasuk, alasan mereka tak bersekolah dan memetakan daerah-daerah yang memiliki kantong permasalahan ATS,” ungkapnya.
Lebih lanjut, SIPBM dinilai selaras dengan konsep pemberdayaan masyarakat dan diharapkan mampu menggerakan modal sosial (social capital).
BACA JUGA: Suara Lantang Elite PAN, Sekolah Tatap Muka Harus Dipastikan Aman
“Masyarakat dan pemerintah pun bisa bahu-membahu menyelesaikan permasalahan pendidikan di lingkungan mereka,” tuturnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
