Ini Program Jangka Panjang Kepri Jawab Masalah Nelayan

Ini Program Jangka Panjang Kepri Jawab Masalah Nelayan - GenPI.co
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Foto: Humas Pemprov Kepri.

GenPI.co - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), bahas rencana jangka panjang pemberdayaan nelayan. Banyaknya persoalan yang dihadapi nelayan, mendorong diperlukannya kebijakan yang pro terhadap nelayan tradisional.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan, persoalan yang dihadapi nelayan tidak bisa ditangani secara individu.

Hal itu disampaikannya saat mengukuhkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Karimun Periode 2021-2026, Minggu (19/12).

BACA JUGA:  Di Hari Jadi Batam, Ratusan Nelayan Mendapat Ini

“Diperlukan wadah seperti HNSI ini untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi nelayan di Kepri,” katanya mengutip laman resmi Pemprov Kepri, Senin (20/12).

Persoalan nelayan, menurutnya juga bicara soal akses terbuka dalam mengatur aktivitas laut. Sehingga perlu sinergritas dan koordinasi yang baik.

BACA JUGA:  Pemerintah Gencarkan Vaksinasi Nelayan, Sasar Pesisir Pantura

Konflik pun masih saja terjadi di wilayah tangkapan ikan. Di samping itu, kebijakan makro pemerintah tetap harus dilakukan. Sementara pada penerapannya seringkali menyebabkan nelayan tradisional termajinalkan.

“Penggunaan cantrang masih jadi permasalahan di Natuna dan Anambas. Persoalan ini sudah sejak lama saya bahas bahkan ketika masih di Komisi V DPR RI,” katanya.

BACA JUGA:  Nelayan Kesulitan Melaut, Tanjungpinang Langka Ikan

Alhasil, kini terdapat kesepakatan penggunaan cantrang dalam jarak 30 mil. Meski para nelayan meminta jaraknya menjadi 50 mil dari bibir pantai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya