GenPI.co 
GenPI.co - DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), melakukan audiensi dengan Menkopolhukam RI menindaklanjuti kewenangan pengelolaan pelayanan kepelabuhanan di Perairan Kepri, Kamis (30/12) di Jakarta.
Sebelumnya, pada 20 Dember 2021 lalu, Kemenkopolhukam RI melayangkan surat ke Kemenhub RI terkait kewenangan pengelolaan pelayanan kepelabuhanan di Perairan Kepri.
Hal itu kemudian mendapat apresiasi dar berbagai pihak, termasuk dari Gubernur serta DPRD Kepri.
BACA JUGA: Menkopulhukam RI Setujui Pungutan Labuh Jangkar di Kepri
Wakil Ketua I DPRD Kepri, Taba Iskandar, menjelaskan, isi surat yang dilayangkan Kemenkopolhukam RI dinilai telah lengkap dengan analisa hukum.
Mulai dari kewenangan pemerintahan, pengelolaan perairan serta pendapatan, yang mana ketentuan-ketentuan tersebut telah ada jauh hari sebelum polemik pengelolaan itu muncul.
BACA JUGA: Gubernur Kepri Desak DPR RI Sahkan RUU Daerah Kepulauan
Pihaknya menilai bahwa keingkaran dalam pelaksanaan amanah UU oleh Kemenhub menimbulkan ketimpangan akan pengelolaan serta ketidakadilan dalam hubungan keuangan.
Hal itu menjadikan daerah hanya sebagai penonton dan penerima dampak saja. Sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan stabilitas dan semangat persatuan bangsa.
BACA JUGA: Gubernur Kepri Datangi Menkes Budi Sadikin, Ada Apa?
“NKRI harga mati jangan hanya jadi slogan saja, sedangkan hasil pendapatan semua untuk pusat” katanya dalam siaran pers yang diterima GenPi.co Kepri, Jumat (31/12).
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
