Kepri Kejar Predikat Pemerintahan dengan Keterbukaan Informasi

Kepri Kejar Predikat Pemerintahan dengan Keterbukaan Informasi - GenPI.co
Tugu lambang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Keterbukaan informasi terus didorong oleh Pemprov Kepri pada tahun 2022 ini. Foto: ANTARA.

GenPI.co - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri), menargetkan capaian kualifikasi informasi keterbukaan informasi publik sebagai Badan Publik 'Informatif' untuk tahun 2022 ini.

Predikat itu sekaligus memperlihatkan komitmen Pemprov Kepri melibatkan masyarakat berpartisipasi dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Eko Sumbaryardi, mengatakan, dirinya mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), untuk berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik terbaik sesuai dengan amanah UU No.14 Tahun 2008.

BACA JUGA:  Dugaan Korupsi di Dispora Kepri, Gubernur: Hormati Proses Hukum

“Hal itu sebagai bentuk jabaran dari misi Gubernur Kepri untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan,” katanya mengutip laman resmi Pemprov Kepri, Sabtu (12/2).

Dia menjelaskan, pada 2021 lalu Pemprov Kepri masuk kategori cukup informatif dengan skor 79,97 persen. Angka itupun diharapkan meningkat di tahun ini.

BACA JUGA:  Ribuan Wisman Korea Direncanakan Berwisata ke Kepri Mei Mendatang

Sejauh ini, Pemprov Kepri telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat melalui elektronik (email dan website PPID) dan non-elektronik (datang langsung ke desk permohonan informasi) serta website resmi ppid.kepriprov.go.id.

Ketua Tim Asistensi Keterbukaan Informasi Publik Kepri Rega Tadeak Hakim, menyebutkan kunci utama dalam keterbukaan informasi publik adalah, kesatuan pemahaman tentang kewajiban pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

BACA JUGA:  Bahayakan Pengendara, Pemprov Kepri Perbaiki 4 Jalan di Batam

"Sekarang ini, publik berhak meminta informasi  yang mereka ingin ketahui dari setiap badan publik, termasuk Pemprov Kepri. Apapun yang menjadi hak publik, kewajiban pemerintah untuk memenuhi," katanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya