GenPI.co 
Selanjutnya, Hukum Acara Khusus yang hambatan keadilan bagi korban, pelaporan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, termasuk pemastian restitusi dan dana bantuan korban.
Kemudian, Penjabaran dan kepastian pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan melalui kerangka layanan terpadu, dengan memperhatikan kerentanan khusus termasuk dan tidak terbatas pada orang dengan disabilitas.
Lalu, Pencegahan, Peran serta masyarakat dan keluarga; serta Pemantauan yang dilakukan oleh Menteri, Lembaga Nasional HAM dan masyarakat sipil.
BACA JUGA: Sahkan RUU TPKS jadi UU, Puan Maharani Teteskan Air Mata
Lebih lanjut, Siti memaparkan Komnas Perempuan akan terus mendukung upaya implementasi UU TPKS dalam mendorong perumusan peraturan turunan.
“Hal itu sejalan dengan menjalankan mandat pemantauan dalam UU TPKS sebagai mekanisme yang integral untuk memastikan daya guna dari UU TPKS,” paparnya.(*)
BACA JUGA: Ini Dia 19 Jenis Kekerasan Seksual dalam RUU TPKS
Tonton Video viral berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
