GenPI.co 
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Tholabi Kharlie memberikan perhatian terhadap Mendagri Tito Karnavian yang melantik lima Pj Gubernur.
Lima Pj Kepala Daerah itu untuk Provinsi Banten, Gorontalo, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.
Tholabi mengatakan, sayangnya hingga saat ini aturan teknis penunjukan Pj Kepala Daerah tak kunjung dibentuk pemerintah.
BACA JUGA: Kabar Gembira, Sistem Gaji Diubah, PNS Dapat Rezeki Nomplok
Hal itu membuat potensi kerumitan penunjukan Pj Kepala Daerah bakal muncul di publik.
"Ketiadaan aturan teknis dalam penunjukan Pj Kepala Daerah ini akan memunculkan kerumitan hukum, apalagi terkait dengan tindak lanjut atas putusan MK," ujarnya kepada GenPI.co, Kamis (12/5).
BACA JUGA: Ini Dia Nama Pj Gubernur DKI Gantikan Anies Baswedan
Dia menjelaskan dalam pertimbangan putusan MK No 67/2021 Mahkamah menyebutkan proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah harus dimaknai dalam ruang lingkup pemaknaan secara demokratis sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945.
Tholabi menyebutkan aturan mengenai penunjukan Pj kepala daerah telah diatur dalam Pasal 174 ayat (7) UU No 10/2016 tentang Pilkada, Pasal 19 ayat (1) UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Pasal 130 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (4).
BACA JUGA: Airlangga: UMKM Tangguh Menjadi Penyokong Perekonomian Nasional
PP No 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur mengenai kriteria siapa yang dapat mengisi Penjabat Kepala Daerah termasuk kriteria Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
