GenPI.co 
GenPI.co - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus meminta Menko Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk fokus mengurus pengendalian harga minyak goreng.
Kuhut diminta untuk tidak melebar ke berbagai bidang, termasuk melakukan audit terhadap lahan dan perusahaan sawit.
"Ini kok jadi aneh, merembet ke mana-mana, seharusnya urus dulu bahan baku minyak goreng dan distribusinya," kata Deddy di Jakarta, Sabtu (28/5/2022).
BACA JUGA: Soal Luhut Urus Minyak Goreng, Rocky: Permalukan Banyak Menteri
Menurut dia, hal itu tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng, seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP ini menilai bila Luhut hanya mau tahu berapa produksi CPO dan minyak goreng, sebenarnya sangat mudah, yakni tinggal mengaudit pabrik kelapa sawit (PKS), periksa dokumen ekspor, dan faktur penjualan perusahaan.
BACA JUGA: Pasokan Terbatas, Harga Minyak Dunia Memelesat
Luhut diketahui akan melakukan audit terhadap lahan atau konsesi perusahaan sawit.
"Hal ini sebenarnya bukanlah tugas Menko Marinves. Itu tugasnya Kementerian Kehutanan-LH, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR," paparnya.
BACA JUGA: 3 Makanan Terbaik untuk Mengatasi Kulit Berminyak dari Dalam
Melakukan audit lahan, imbuh Deddy, bukan saat yang tepat untuk dilakukan saat ini. Selain tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng, juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau "conflict of interest".
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
