GenPI.co 
GenPI.co - Kasus kejahatan judi online membuat sejumlah pihak mulai khawatir dan mendesak pemerintah untuk mulai mengambil langkah, termasuk dari Indonesia Financial Watch (IFW).
IFW pun mendesak Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat surat keputusan bersama (SKB) berisi larangan perbankan nasional terlibat praktik perjudian online.
Koordinator IFW Abraham Runga Mali mengatakan bahwa praktik judi online makin marak seiring dengan membagusnya infrastruktur teknologi internet di seluruh negeri.
BACA JUGA: Sukarelawan Jokowi Singgung Polisi Jadi Backing Judi Online, Kapolri Listyo Disebut
“Oleh karena itu, untuk memberantas judi online, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Burhanuddin, dan Ketua OJK harus membuat SKB melarang perbankan menerima setoran deposit judi online," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (23/8).
Abraham mengatakan SKB bisa membatasi ruang gerak aliran dana dari pecandu judi, sehingga pihak berwenang punya kesempatan memberantas praktik tersebut.
BACA JUGA: Profil Crazy Rich Surabaya Tom Liwafa yang Diduga Terseret Jejaring Judi Online
Menurut dia, berbagai aplikator judi online itu tidak akan berkutik seandainya pemerintah membuat aturan dengan melarang sistem perbankan nasional menjadi fasilitator setoran deposit judi online.
Artinya, tidak cukup hanya mengandalkan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran terhadap berbagai situs judi online.
BACA JUGA: Tegas Soal Perjudian, Kapolri: Yang Tidak Sanggup Angkat Tangan
Memberantas atau setidaknya membatasi ruang gerak judi online, kuncinya ialah memutus mata rantai aliran dana dari para pencandunya.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Darurat Judi Online, Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua OJK Diminta Lakukan Ini
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
