GenPI.co 
GenPI.co - Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga kecewa cara Presiden Jokowi menaikkan harga BBM secara mendadak.
Sebab, keputusan menaikkan harga BBM belum dibicarakan dengan DPR RI.
"Dalam negara demokrasi, pengambilan keputusan yang berkaitan hajat hidup orang banyak selayaknya dibicarakan dulu dengan legislatif. Eksekutif," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Senin (5/9/20222).
BACA JUGA: Imbas BBM Naik, Sopir Angkot di Majelengka Mogok
Dalam hal kenaikan BBM, eksekutif sama sekali tidak membicarakannya dengan DPR RI.
Bahkan, Ketua DPR RI Puan Maharani berulangkali mengatakan di media massa bahwa usulan kenaikan BBM dari pemerintah belum masuk ke DPR RI.
BACA JUGA: Kenaikan Harga BBM Pengaruhi Elektabilitas Partai Politik? Ini Kata Pengamat
"Jadi, pemerintah secara sepihak memutuskan sendiri besaran kenaikan harga BBM," ungkap Jamiluddin.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menyebut beberapa fraksi terkesan memahami kebijakan yang diambil pemerintah.
BACA JUGA: GP Ansor Beri Tanggapan Soal Kenaikan Harga BBM, Sebut Beban Negara
"Hal itu terjadi karena DPR RI dikuasai partai pendukung pemerintah," terangnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
