GenPI.co 
Perintah yang sama ditegaskan lagi oleh MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat koordinasi KemenPAN-RB dengan para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta, Rabu (21/9).
Azwar Anas meminta para kepala daerah selaku PPK untuk menyertakan SPTJM sebagai jaminan kebenaran data tenaga non-ASN atau honorer.
“Kepala daerah selaku PPK kita akan kirim surat ulang, KemenPAN-RB, untuk melakukan audit ulang untuk memberikan surat pertanggungjawaban mutlak. Jika data tidak benar, nanti akan punya konsekuensi hukum,” tuturnya. (jpnn)
BACA JUGA: Anita Skakmat Nadiem Makarim Soal Guru Honorer, Ada Kata Bodoh
Video heboh hari ini:
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Pendataan Non-ASN Dibelit Masalah Rumit, Oh Slip Gaji Honorer
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
