Semester I 2022, BPK Ungkap 9.158 Temuan Senilai Rp 18,37 T

Dari jumlah tersebut, sebanyak 132 laporan keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebanyak 4 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) masih mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), yakni LK Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Opini WDP juga masih diberikan kepada satu dari 39 laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) tahun 2021 yang diperiksa BPK.

BACA JUGA:  Istri Ferdy Sambo Resmi Ditahan, DPR Apresiasi Langkah Kapolri

BPK juga memeriksa 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021.

Dari 542 pemda, satu di antaranya belum menyampaikan LKPD tahun 2021 kepada BPK untuk diperiksa, yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua.

BACA JUGA:  Anggota DPR Sebut Jenderal Andika Perkasa Telah Melakukan Terobosan

Dari 541 pemda, sebanyak 500 di antaranya memperoleh opini WTP (92,4 persen).

Sebanyak 38 pemda memperoleh opini WDP (7 persen). Tiga pemda memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (0,6 persen).

BACA JUGA:  DPR RI Apresiasi Terobosan Jenderal Andika Perkasa soal Penerimaan TNI, Ini Buktinya

Laporan keuangan badan lainnya tahun 2021 yang juga diperiksa oleh BPK, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Otoritas Jasa Keuangan, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News