GenPI.co 
IHPS I Tahun 2022 ini juga memuat 41 hasil pemeriksaan kinerja, antara lain pemeriksaan atas efektivitas pemerintah dalam menerapkan transportasi perkotaan berkelanjutan di wilayah Jabodetabek.
Ada juga pemeriksaan atas upaya pemda untuk menanggulangi kemiskinan yang dilaksanakan pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia.
IHPS I Tahun 2022 juga memuat 48 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT), antara lain pemeriksaan atas belanja barang.
BACA JUGA: Istri Ferdy Sambo Resmi Ditahan, DPR Apresiasi Langkah Kapolri
Ada pula pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik/public service obligation (KPP/PSO).
Sejak 2005 hingga Semester I 2022, BPK telah menyampaikan 660.894 rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar Rp 302,56 triliun kepada entitas yang diperiksa.
BACA JUGA: Anggota DPR Sebut Jenderal Andika Perkasa Telah Melakukan Terobosan
Secara kumulatif sampai dengan semester I 2022, rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti entitas dengan melakukan penyetoran uang dan atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan sebesar Rp 124,60 triliun.
“Capaian ini merupakan implementasi komitmen entitas untuk bersama mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik,” jelas Isma. (*)
BACA JUGA: DPR RI Apresiasi Terobosan Jenderal Andika Perkasa soal Penerimaan TNI, Ini Buktinya
Tonton Video viral berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
