GenPI.co 
Sementara itu, Trenggono menyampaikan program penangkapan ikan terukur harus berdasarkan 3 kuota.
"Pertama, kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir. Ketiga, kuota untuk hobi," terangnya.
Trenggono menyebut penangkapan ikan terukur ke depannya akan berbasis dari kuota.
BACA JUGA: KKP: Produk Perikanan Berpotensi Sokong Ketahanan Pangan Nasional
"Kalau basisnya kuota, populasi ikan di laut Indonesia bisa dihitung karena punya Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN)," tuturnya.
Trenggono mencontohkan jika ikan di seluruh Indonesia ada 12 juta ton, menurut teori maksimal 60 atau 80 persennya boleh ditangkap supaya populasinya bisa terus dijaga.
BACA JUGA: KKP Bidang Penyuluhan Berhasil Melatih 9.458 Warga Soal Perikanan
Dirinya berharap awal januari 2023 program tersebut sudah bisa diterapkan dengan syarat payung hukumnya sudah selesai.
Selain itu, Trenggono mengungkapkan sampai saat ini payung hukumnya belum rampung dan masih menunggu persetujuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
BACA JUGA: Telkom-ITDRI Lakukan Transformasi Digital di Sektor Perikanan Lewat BEN Campus
Trenggono juga berharap sarana dan prasarana monitoring seluruh kapal bisa diterapkan suatu teknologi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
