GenPI.co 
GenPI.co - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mendorong Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah meningkatkan peran dan fungsi petugas penyuluh lapangan (PPL) mengontrol distribusi dan penggunaan pupuk subsidi.
Sebab, saat ini masih ada kasus penyelewengan pupuk subsidi oleh oknum yang sangat merugikan petani di banyak daerah.
SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengakui masih ada praktik penyelewengan pupuk subsidi di masyarakat.
BACA JUGA: Prihatin Isu Skandal Dirjen Pajak, Wakil Ketua DPD Desak Investigasi Terbuka
Penyelewengan itu terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa langsung menindak tegas. Sebab, jika pupuk subsidi sudah keluar dari kios, pihaknya tidak bisa mengontrol.
Menurut Sultan, manajemen kontrol distribusi yang lemah masih menjadi celah penyalahgunaan pupuk subsidi di daerah.
BACA JUGA: Dukung PJL Jadi Pusat Pengolahan B3, LaNyalla: Jangan Anggap Sepele Limbah
“Hal ini tentu bisa diminimalisasi jika keberadaan petugas penyuluh pertanian di setiap kecamatan dan desa diberikan peran lebih untuk mendata dan mengontrol setiap aktivitas agribisnis petani", ungkap Sultan, Selasa (14/3).
Mantan wakil gubernur Bengkulu itu menuturkan aktivitas petani terkait waktu tanam dan jenis komoditas pasti bisa terindentifikasi para penyuluh.
BACA JUGA: Mudahkan Masyarakat, Setjen DPD Luncurkan Aplikasi JDIH
Data itulah yang kemudian menjadi rujukan bagi kios penyalur resmi untuk menjual pupuk subsidi tersebut kepada petani.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
