GenPI.co 
GenPI.co - Nasib jutaan tenaga honorer saat ini masih menggantung, mereka menunggu aksi pemerintah untuk mengubahnya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebelum terkena PHK massal per 28 November 2023.
Seiring berjalannya waktu, wacana pengangkatan 2,3 juta tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu atau PPPK Part Time belum membuat tenaga non-ASN ini tenang.
Pasalnya, kabar itu masih sebatas wacana dan belum terakomodasi dalam ketentuan di peraturan perundang-undangan.
BACA JUGA: KemenPAN-RB Beber Aturan Masa Kontrak PPPK Guru, Ternyata Begini Nasibnya
Merespons hal itu, DPRD Jawa Barat pun membahas tentang rencana penghapusan tenaga non-ASN dan mencari solusinya dengan Forum Komunikasi Honorer Lingkup Pertanian Provinsi Jabar.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari saat dihubungi di Bandung, Sabtu (15/7/2023).
BACA JUGA: Fakta Soal Formasi PPPK Tendik Akhirnya Terkuak, Bikin Honorer Nyesek Banget
Menurut Ineu Purwadewi Sundari, bahwa forum tersebut di dalamnya ada Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Daerah (FK THL TBPPD) dan Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (FK THL POPT).
"Kami membahas kejelasan nasib atau status non-ASN di lingkup pertanian Jabar," kata Ineu Purwadewi Sundari.
BACA JUGA: Menteri Azwar Anas Bicara Soal Afirmasi PPPK 2022, Bongkar Honorer Tenaga Teknis
Ineu Purwadewi Sundari mengungkapka, bahwa FK THL TBPPD dan FK THL POPT melakukan audiensi ke DPRD menjelang penerapan penghapusan tenaga honorer atau non ASN pada 28 November 2023.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
