GenPI.co 
GenPI.co - Anggota Komisi X DPR RI, H. Muhamad Nur Purnamasidi blak-blakan mengungkapkan adanya masalah baru dalam pengadaan PPPK dan CPNS 2024.
Masalah krusial yang dibongkar DPR ini adalah ketentuan dari pemerintah bahwa instansi yang berhak mengusulkan formasi PPPK dan CPNS 2024 ternyata dilihat dari besaran belanja pegawainya.
Padahal, sebelumnya ketentuannya belanja pegawai maksimal 50 persen, sekarang makin dipersempit.
BACA JUGA: Honorer dan PPPK Dipandang Sebelah Mata, Pemda Ternyata Tak Paham UU ASN Baru
Hal tersebut dibongkar politikus Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi di depan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim saat rapat kerja (raker) pada Selasa (7/11/2023).
"Jadi, daerah yang berhak mengusulkan formasi PPPK 2024 hanya bagi yang belanja pegawainya maksimal 30 persen," kata Muhamad Nur Purnamasidi.
BACA JUGA: Pemerintah Siapkan 1,3 Juta Formasi PPPK dan CPNS 2024, Siap-Siap Saja
"Ini masalah baru dalam perekrutan CASN 2024," sambungnya.
Muhamad Nur Purnamasidi membeberkan, jika tolok ukurnya belanja pegawai, akan banyak instansi tidak mengusulkan formasi.
BACA JUGA: Khasiat Vitamin E Ampuh Bikin Cairan Pria Tokcer, Bisa Coba Malam Ini
Oleh sebab itu, Muhamad Nur Purnamasidi mendesak Menteri Nadiem Makarim segera menyikapi masalah tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
