GenPI.co 
Tapi itu baru di lima lokasi. Padahal, se-Indonesia, ribuan izin pertunjukan diperlukan. Tanpa standar yang baku. Tanpa kepastian waktu pengurusan.
Kesimpulan Anas, tanpa digitalisasi tidak akan bisa menurunkan indeks korupsi dan meningkatkan indeks pembangunan. Apalagi indeks penegakan hukum dan kemudahan usaha.
Lihatlah negara-negara yang tertinggi dalam indeks pelaksanaan digitalisasi di pemerintahan mereka. Indeks korupsinya terbaik. Pembangunannya terbaik. penegakan hukumnya paling lurus. Dan indeks kemudahan berusahanya terbaik.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan: Tetangga B
Tiga-tiganya diborong oleh Denmark. Di bawahnya sedikit ada Finlandia. Di bawahnya lagi Korea Selatan.
Untuk penegakan hukum dan kemudahan berusaha, ada nama Singapura dan Selandia Baru.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan: GovTech Anas
Rasanya menyatukan 27.000 aplikasi untuk pelayanan masyarakat ini tidak kalah berat dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Kita memang sudah merdeka sejak 1945 –atau 1949– tapi baru akan benar-benar merdeka di saat GovTech berhasil. Kelak. (Dahlan Iskan)
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan: Tetangga N
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
