GenPI.co 
Menurut Idris, masyarakat tidak hanya membutuhkan akhir dari penganggaran yang dilakukan pemerintah, tapi juga ingin mengetahui tahapan penganggaran yang dilakukan DKI Jakarta dan bisa mengikuti perkembangan kegiatan belanja yang dilakukan pemerintah.
BACA JUGA: Kontroversi Lem Aibon, Pengamat: PSI Tampar Muka Sendiri
"Artinya tidak ada lagi program yang tidak tepat sasaran, karena masyarakat bisa mengambil peran dari awal sehingga uang APBD ini dari masyarakat untuk masyarakat," imbuhnya.
Publik sempat dihebohkan dengan pembelian lem senilai Rp82,8 miliar oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Kemudian pembelian pulpen Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur dan sebagainya. (ant)
Lihat video seru ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
