GenPI.co 
Negara seperti Amerika memang mengeluhkan proyek-proyek yang dibangun di Indonesia: komponen dalam negerinya harus sampai 40 persen. Negara-negara maju pasti punya mau: jangan ada TKDN.
Kalau TKDN dihapus, yang bertepuk tangan bukan hanya Amerika. Yang bersorak justru Tiongkok.
Kewajiban TKDN membuat nilai proyek lebih mahal. Kalau semua barang bisa didatangkan dari Tiongkok nilai proyeknya bisa lebih murah.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan: Agomo Budoyo
Tujuan TKDN, Anda sudah tahu, untuk melindungi industri dalam negeri. Tanpa TKDN industri dalam negeri tidak kuat bersaing.
Tapi harga barang produksi dalam negeri memang sering lebih mahal daripada impor. Itu jadi keluhan para pemenang tender proyek di Indonesia. Apalagi kalau yang menang tender itu perusahaan dari Tiongkok.
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan: Bulan Ranjang
Trump tidak punya peraturan TKDN Amerika. Ia lebih ''kejam'': industri dalam negeri dilindungi lewat tarif bea impor yang tinggi. Sampai pun melanggar aturan WTO. Ia tidak peduli.
Bisakah Indonesia menghapus kuota seperti yang diinginkan Presiden Prabowo di sarasehan ekonomi Rabu lalu? Siapa berani taruhan?
BACA JUGA: Catatan Dahlan Iskan: Tunggu 20 Persen
Boleh juga TKDN jadi taruhan. Akan lahirkah aturan TKDN-Fleksibel? Dalam waktu dekat?
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
