GenPI.co 
Menurut Teguh, manajemen ASN harus ditinjau ulang, terutama dalam usulan revisi UU ASN.
Menurut Teguh, pemerintah membutuhkan orang-orang spesifik untuk membangun digital government.
Dia mencontohkan bahwa pemerintahan bisa dikendalikan meski sebagian ASN menjalani work from home (WFH) saat pandemi virus corona (covid-19).
“Kecuali instansi layanan publik," terang Teguh dalam webinar Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 24 Juni.
Teguh menambahkan, hal lain yang perlu ditata ulang dalam RUU ASN adalah rekrutmen ASN, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Menurut Teguh, rekrutmen harus difokuskan pada kebutuhan untuk membangun digital government.
"Butuh ASN yang punya kemampuan literasi teknologl informasi dan komunikasi tinggi meskipun kualifikasinya tidak di situ," tutur Teguh.
Selain itu, jumlah kebutuhan terhadap ASN juga harus dihitung lagi. Saat ini ada 4,3 juta PNS di Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
