GenPI.co 
Dari total anggaran tersebut, Kementerian Kesehatan sebetulnya mengajukan anggaran Rp 54,56 triliun, tetapi yang disetujui Kementerian Keuangan hanya Rp 25,73 triliun.
Dari total anggaran tersebut, yang sudah masuk daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan hanya Rp 1,96 triliun dengan realisasi sebesar 17,6 persen.
Perinciannya Rp 331,29 miliar untuk insentif tenaga kesehatan pusat dan Rp 14,1 miliar untuk santunan kematian tenaga kesehatan.
BACA JUGA: PNS Akan Dikurangi, Pak Menteri Buka Lowongan Ini...
Anggaran selebihnya Rp 23,77 triliun masih dalam proses revisi DIPA oleh Kementerian Keuangan. Anggaran sebesar itu belum masuk ke DIPA Kementerian Kesehatan, sehingga belum bisa dibelanjakan.
Sebenarnya, tak hanya Kementerian Kesehatan yang mengolah, masih ada dua institusi yang bertanggung jawab terhadap realisasi anggaran bidang kesehatan dalam penanganan covid-19.
Selisih anggaran penanganan covid-19 sebesar Rp 61,82 triliun dikelola oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tapi, anehnya Kementerian Kesehatan yang menjadi sasaran tembak.
Banyak yang menduga, ada pihak-pihak yang ingin menggeser jabatan menteri kesehatan. Mereka sengaja memberi informasi yang salah kepada presiden untuk membangun opini publik bahwa hanya Menteri Kesehatan yang bertanggung jawab.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
