GenPI.co 
Raden Sutopo juga menambahkan, pihaknya menghargai semua pilihan pengurus honorer maupun organisasi yang menolak PPPK.
Kendati demikian, PGHRI berupaya komit terhadap apa yang sudah disampaikan kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
BACA JUGA: PNS Pakai Seragam Korpri Model Gamis, Kepala BKN Bilang...
Adapun misi perjuangan PGHRI antara lain adalah perpres penetapan NIP PPPK tahap I, regulasi Kemendikbud bagi validasi data honorer non kategori yang memiliki masa pengabdian.
Data honorer nonkatergori di sistem data pokok kependidikan (Dapodik) bisa diusulkan kepada KemenPAN-RB, BKN untuk mengisi Kebutuhan baik CPNS dan PPPK tahun 2020-2024 sesuai perundangan.
Selain itu, rekrutmen PPPK tahap II dapat dibuka kembali untuk memberikan kesempatan bagi honorer nonkategori yang sudah tervalidasi berdasar Dapodik Kemendikbud untuk mengisi kekurangan guru dan tenaga kependidikan pada rekrutmen 2020-2024.
Selama masa tunggu mendapat peningkatan kesejahteraan baik APBN atau APBD serta dana BOS.
"Itu komitmen perjuangan kami sejak awal, sehingga tidak membingungkan para penentu kebijakan dalam mengambil keputusan," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
