GenPI.co 
GenPI.co - Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Maluku Utara Said Amir pesimistis Rancangan Undang Undang (RUU) Revisi UU ASN disahkan hingga 2024. Menurutnya, pemerintah dan DPR RI tidak ingin menyelesaikan masalah honorer K2.
BACA JUGA:
Lebih lanjut, tenaga honorer dianggap bukan rakyat Indonesia atau tidak penting untuk dibahas pemerintah dan DPR. Bahkan hanya diberikan harapan dan janji manis.
Hal ini disebabkan RUU Revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara) kembali masuk program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2020. Namun, hasilnya nihil.
Said juga berkata, masuknya RUU Revisi UU ASN dalam Prolegnas merupakan PHP (pemberi harapan palsu) DPR RI kepada honorer K2.
Dia mengangap RUU ASN hanya jadi mainan DPR untuk menarik simpati kalangan honorer K2 maupun nonkategori.
"Dari tahun ke tahun selalu RUU ASN masuk Prolegnas tetapi nggak ada penyelesaian. DPR tahu kelemahan honorer, bahwa harapan kami hanya pada tahapan RUU ASN tersebut," ujarnya.
Said berharap ada ketulusan hati dan niat baik pemerintah maupun DPR untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini disebabkan RUU ASN yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil yang tertindas diabaikan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
