GenPI.co 
Menurutnya, semangat memulihkan pariwisata Banten semakin tinggi dengan adanya keputusan Presiden.
“Saat gala dinner dengan PHRI, Presiden secara resmi mencabut keputusan larangan menggelar rapat di hotel. Ini kabar bagus buat pariwisata. Tahun 2014 kita sudah merasakan hal itu. Dan impactnya luar biasa bagi pariwisata. Dengan dicabutnya larangan itu, kita bisa menghadirkan lagi keramaian di pesisir Banten,” ujarnya.
Mantan Dirut PT Telkom itu menceritakan pengalaman melakukan recovery di sejumlah lokasi.
“Tahun 2017, Bali 2017 terkena erupsi Gunung Agung. Kita kehilangan 1 juta wisman. Atau kehilangan potensi US$ 1 miliar. 2018 kembali bencana. Ada gempa lombok dan gempa palu. Juga tsunami Selat Sunda. Impactnya, kita kembali kehilangan 1 juta wisman atau kehilangan potensi US$1 miliar. Di Bali, Wismannya merosot drastis,” paparnya
Dijelaskan Menpar, ketika itu PHRI kirim surat ke Presiden. Mereka mengatakan kondisinya lebih buruk dari bom bali. Pengusaha tidak kuat. Karena, negara-negara penyuplai wisman mengeluarkan travel warning.
“Saya tiap bulan datang ke Bali. Saya juga minta tolong dubes Tiongkok untuk mencabut travel warning. Karena kunjungannya 0. Kita kemudian berbicara dengan Konjen Tiongkok di Bali. Saya bilang, kita selalu mendukung Tiongkok di kancah pariwisata internasional. Dia mengakui itu. Tapi travel warning susah untuk dicabut kalau pemerintah masih menetapkan status darurat. Karena, tidak ada negara yang mau membiarkan warganya datang ke daerah darurat,” paparnya.
Dalam rapat terbatas, Menpar lantas meminta status kondisi darurat di Bali dicabut.
“Karena status darurat tidak baik buat destinasi pariwisata. Seperti Bali, Lombok, juga Anyer dan Carita. Kita akan minta agar semua kebutuhan yang diperlukan dalam kondisi darurat diberikan tapi status darurat harus dicabut,” jelasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
