GenPI.co 
“Polri yang memiliki wewenang di jalan raya tidak mampu melarang sepenuhnya mobilitas kendaraan. Masyarakat punya cara mengakali dengan berbagai macam,” ungkapnya.
Selain itu, menurut Djoko, rencana operasi di lapangan juga harus diperbaiki agar tidak seperti tahun lalu yang hanya mampu menghalau kendaraan roda empat ke atas.
“Sepeda motor dapat melengang sampai tujuan, karena banyak jalan pilihan yang dapat dilalui. Keterbatasan anggaran dan apparat Polri menjadi kendala,” jelas Djoko.
Jika pemerintah serius ingin melarang masyarakat untuk mudik, cara yang efektif menurut Djoko adalah menghentikan semua operasional transportasi di bandara, terminal penumpang, stasiun kereta dan pelabuhan pada rentang tanggal yang sudah ditetapkan.
“Tidak perlu ada pengecualian, sehingga hasilnya akan lebih terasa manfaatnya,” sambung Djoko.
BACA JUGA: Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021, Solusi Mbah Mijan Keren
Selain itu, menurut Djoko, bisnis transportasi umum darat wajib mendapatkan bantuan subsidi seperti halnya moda udara, laut dan kereta, untuk keberlangsungan usahanya.
“Pengusaha transportasi darat yang sangat merasakan dampak kebijakan larangan mudik lebaran tahun lalu,” tutup Djoko. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
