Yandex Metrics
GenPI.co App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store

Kontroversi Vaksin Nusantara, Pakar: Jauhkan dari Politik

Ilustrasi vaksin covid-19. Foto: India Times
Ilustrasi vaksin covid-19. Foto: India Times

GenPI.co - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyarankan agar vaksin nusantara harus tetap melakukan uji klinis fase dua, meski BPOM belum memberi izin. 

Hal itu dikarenakan peneliti vaksin Nusantara tampak mengabaikan keputusan BPOM. Padahal, BPOM dengan tegas menilai uji klinik fase 1 belum memenuhi banyak kaidah tahapan uji klinik.

"Sebagai peneliti, idealnya merespons penilaian BPOM tersebut. Telaah ilmiah dari perspektif medis yang dikemukakan BPOM seyogyanya direspon dengan cara yang sama," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Jumat (16/4).

BACA JUGASatgas Covid-19 Beber Fakta Vaksin Nusantara, Terawan Tersudut!

Ironinya, peneliti vaksin nusantara tetap melanjutkan uji klinis dengan melibatkan relawan orang-orang pesohor di Indonesia, khususnya Anggota Komisi IX DPR RI. 

"Uji klinis ini diikuti sejumlah tokoh nasional, salah satunya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad,"

Menurut akademisi ini, keikutsertaan mereka patut disayangkan karena sudah mengabaikan BPOM sebagai lembaga yang punya otoritas menetapkan layak tidaknya suatu vaksin untuk diuji lebih lanjut.

"Tindakan sebagian Anggota Komisi IX DPR itu secara langsung sudah merendahkan BPOM. Celakanya, tindakan mereka itu tidak atas dasar pertimbangan medis," jelasnya


Reporter : Annissa Nur Jannah

Redaktur : Hafid Arsyid

BERITA LAINNYA

TANYA AHLI

Berita Tentang Ootd Terbaru dan Terkini Hari ini


PARENTING