GenPI.co 
GenPI.co - Kebijakan PPKM Darurat disebut berimbas bagi pengusaha dan UMKM dan dapat berisiko pada pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap karyawannya.
Pengajar di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM Hempri Suyatna berharap pemerintah bisa mengantisipasi risiko tersebut.
“Harapannya tetap ada subsidi dan proteksi terhadap pengusaha baik besar maupun UMKM melalui keringanan pajak dan subsidi listrik,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/7).
BACA JUGA: Ancaman PHK Massal, Pentolan Guru: Kami Bukan Buruh
Menurut Hempri, pemerintah dan pihak swasta ke depan juga perlu ada kerja sama terkait konsep penanganan pandemi.
“Perlu ada harmonisasi antara aspek kesehatan dan ekonomi. Pemerintah juga perlu memikirkan kemungkinan dampak PHK ini,” ujarnya.
BACA JUGA: Kuda Pekerja Kena Efek Pandemi, Nggak Di PHK, Tapi Memprihatinkan
Hempri menyebut sektor usaha sangat terdampak yakni karena ditutupnya mal dan restoran.
Kondisi ini tentu menyebabkan banyak tenaga kerja dan UMKM yang terdampak tidak mendapat penghasilan selama PPKM diberlakukan.
BACA JUGA: Bu Menaker, Pekerja Korban PHK Giant Nasibnya Bagaimana?
Pemerintah sepanjang masih memiliki anggaran yang cukup juga harus memikirkan dampak sosial ekonomi bagi pekerja ter-PHK.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
