GenPI.co 
Adapun belanja prioritas tersebut antara lain, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen dari total ULN Pemerintah).
Kemudian, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,4 persen), sektor konstruksi (15,4 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,5 persen).
Muhamad Nur juga memastikan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas.
BACA JUGA: Harta dan Utang Prabowo Subianto Sama-sama Fantastis
"Posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total," ungkapnya.
Sebagai informasi tambahan, ULN Bank Sentral turut mengalami peningkatan meski tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang.
BACA JUGA: Anggota DPR RI Sebut Prabowo, Beber Kekuatan Militer Indonesia
Posisi ULN Bank Sentral pada Agustus 2021 mengalami peningkatan sebesar USD 6,3 miliar menjadi USD 9,2 miliar.
Peningkatan ini berasal dari alokasi Special Drawing Rights (SDR) yang didistribusikan oleh IMF pada Agustus 2021 kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia.
BACA JUGA: Kode Keras Jokowi Bahaya Banget, Ada yang Langsung Rontok
Sedangkan, ULN swasta justru mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Utang Luar Negeri Indonesia Terus Merangkak Naik, Tembus USD 423,5 Miliar
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
