GenPI.co 
"Dengan ini kita dapat memacu investasi di daerah. Namun, konsekuensi bagi negara adalah ada beberapa pendapatan yang hilang karena dikonversi menjadi stimulus kepada investor baik di KEK maupun FTZ seperti pembebasan bea masuk, tax allowance, maupun stimulus lain" kata Ansar.
Dia memaparkan, kelembagaan yang ada pada FTZ Kepri. khusus di Batam, Dewan Kawasan FTZ langsung dipimpin oleh Menko Perekonomian, dengan Gubernur Kepri menjadi anggota Dewan Kawasan bersama beberapa menteri di bidang yang berkaitan dengan keuangan.
"Untuk Bintan dan Karimun, Dewan Kawasan FTZ diketuai oleh gubernur dan bupati atau wali kota sebagai wakilnya. Untuk itu kepala daerah harus tahu program BP Kawasannya" kata dia lagi.
BACA JUGA: Apa Itu Madden Jullian Oscillation yang Kini Melanda Kepri?
Pada kesempatan itu, Ansar juga mendukung percepatan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah di Karimun. Menurutnya, walau lokasinya tidak berada di dalam kawasan FTZ, tetapi dengan adanya bandara merupakan kunci berkembangnya kawasan FTZ tersebut.
"Kawasan FTZ Karimun, yang sudah diberikan relaksasi di bidang fiskal dan perizinan. Hal ini tentu akan optimal jika didukung dengan prasarana transportasi yang memadai, untuk mendorong pencapaian investasi,” kata Ansar. (*)
BACA JUGA: Kepri Kejar Predikat Pemerintahan dengan Keterbukaan Informasi
Jangan sampai ketinggalan! Kamu sudah lihat video ini ?
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
