GenPI.co 
GenPI.co - Presiden Jokowi menginstruksikan agar belanja pemerintah pusat yakni kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah harus memprioritaskan produk dalam negeri.
“Belanja pemerintah pusat dan daerah harus memiliki 3 hal, menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan efisien,” kata Jokowi dikutip dari akun Twitter resmi @jokowi Rabu, (15/6).
Jokowi juga menginstruksikan agar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus mengawal realisasi komitmen pemanfaatan APBN dan APBD untuk belanja produk dalam negeri.
BACA JUGA: Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Jokowi, KPK Tegas
Menanggapi hal ini, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Bambang Istianto mengatakan, instruksi Jokowi sangat baik.
Hal itu bertujuan agar produksi-produksi dalam negeri terus meningkat dan perputaran keuangan negara melalui pusat dan daerah terus membaik.
BACA JUGA: Jokowi Bertemu Empat Mata dengan Ketum Partai Koalisi, Bahas Apa?
“Persoalannya kadang itu barangnya mahal, tetapi sebenarnya, kan, persoalan instruksi dari dahulu itu lokal konten dan kadang kita suka apa-apa produk luar negeri,” kata Bambang Istianto saat dihubungi, Rabu (15/6).
Bambang mengatakan, instruksi seperti ini seharusnya sudah dijalankan oleh Pempus dan Pemda sejak dahulu agar semua aktivitas perekonomian dalam negeri terus menggeliat.
BACA JUGA: Pengamat Beber 2 Penyebab Jokowi Marah-marah Lagi ke Menterinya
Namun, Pemda membuat Presiden marah karena banyak yang tidak memprioritaskan produk dalam negeri, baik itu Pempus (Kementerian) maupun Pemda.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
