GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah menghentikan kebocoran penggunaan BBM bersubsidi oleh industri berskala besar dibandingkan menaikkan harga.
Menurut Bhima, dengan menutup kebocoran solar itu pemerintah bisa hemat pengeluaran subsidi mengingat 93 persen konsumsi solar adalah jenis subsidi.
"Mengatur kebocoran penggunaan solar bersubsidi di truk yang mengangkut hasil tambang dan sawit merupakan kebijakan yang lebih baik dibandingkan menaikkan harga jenis Pertalite dan solar," jelasnya di Jakarta, Senin (22/8/2022).
BACA JUGA: Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Mencekik Ekonomi Masyarakat, Kata Pengamat
Dia menyebut kenaikan harga Pertalite dan solar akan memengaruhi masyarakat termasuk kelas menengah karena akan menahan belanjanya.
Penahanan belanja masyarakat akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul dan serapan tenaga kerja terganggu.
BACA JUGA: Harga BBM Bakal Naik, Begini Kata Wapres Ma'ruf Amin
“Target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar,” ujarnya.
Selain mengatur kebocoran penggunaan BBM bersubsidi oleh industri besar, Bhima juga menyarankan pemerintah menggunakan surplus APBN yang hingga Juli 2022 mencapai Rp 106,1 triliun atau 0,57 persen dari PDB untuk menambal subsidi.
BACA JUGA: Ini Saran Pakar ITB untuk Mengurangi Ketergantungan BBM dan LPG
Selain itu, pemerintah juga bisa secara paralel memangkas belanja infrastruktur dan belanja pengadaan barang jasa di pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menambal subsidi energi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
